Senin, 09 Mei 2011

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR (ILEGAL LOGGING)

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENEBANGAN HUTAN SECARALIAR (ILEGAL LOGGING)
Penulis :
Sumber/Link :
http://jurnal.unhalu.ac.id/download/heryanti/TINJAUAN%20KRIMINOLOGI%20TERHADAP%20PENEBANGAN%20HUTAN%20SECARA%20LIAR.pdf
Kesimpulan :
Masalah penegakan hukum dapat dibahas dari segi peraturan perundang-undangan,segi aparat penegak hukum dan segi kesadaran masyarakat yang terkena peraturan itu.Kajian terhadap UUPLH dan perangkat peraturan perundang-undangan lingkunganmengungkapkan banyak kelemahan dan kerancuan perumusan yang memerlukanpemahaman secara proporsional, khususnya dalam menerapkan sanksi pidana yangbertujuan untuk menjerakan para pelanggar hukum lingkungan supaya tidakmengulangi kesalahannya.Lingkungan hidup adalah Anugrah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat merupakanKarunia dan Rahmat-Nya wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agartetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan masyarakat serta makhlukhidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.Oleh karena itu, hakikat sanksi pidana adalah sarana atau alat untuk memidana(menghukum) secara fisik dan materiil para pencemar lingkungan yang terbuktibersalah melanggar hukum. Akan tetapi sanksi pidana dalam hukum lingkunganadalah sebagai alternatif sanksi terakhir (ultimum remedium) dan bukan pula sanksiutama (premium remedium) setelah sanksi administratif dan sanksi perdata tidakmampu diterapkan dan menjerakan para pencemar lingkungan hidup. Penanggulanganatau “penyembuhan” yang dilakukan oleh hukum pidana merupakanpenyembuhan/pengobatan simptomatis bukan pengobatan kausatif sehinggapemidanaan (pengobatan) terhadap para pelanggar hukum bersifat individual/personaldan tidak bersifat fungsional/struktural (Arif, 1998 :49).Sebab, pemanfaatan lingkungan untuk pembangunan adalah sebagai upaya sadardalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkankemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapaikepuasan batin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasidan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.Makna hakiki penegakan hukum (law enforcement) adalah suatu proses untukmewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini adalah pemikiran-pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskandalam peraturan-peraturan hukum yang bakal diterapkan dalam segenap aspekkehidupan bermasyarakat dan bernegara (Rahardjo, 1983:15). Penegakan hukummemuat aspek legalitas dari suatu peraturan atau undang-undang yang diterapkanpada setiap orang dan atau badan hukum dengan adanya perintah, larangan dan sanksiyang dapat dikenakan terhadap para pelanggarnya yang terbukti bersalah berdasarkanputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.Dalam rangka penegakan hukum lingkungan yang berkaitan erat dengan kemampuanpetugas penegak hukum dan keputusan warga masyarakat terhadap peraturan hukumlingkungan yang berlaku (ius constitutum) dalam pelaksanaannya di lapangan (iusoperatum) dan meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrasi, perdata dan pidanapada perusakan/pencemaran lingkungan. Upaya penyelematan lingkungan yang asritergantung pada kesadaran bersama, baik pemerintah, pengusaha dan dunia usahamaupun masyarakat setempat yang peduli dengan lingkungan hijau sebagai warisandan titipan anak cucu kelak.

PENGELOLAAN APBN DALAM SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Judul : PENGELOLAAN APBN DALAMSISTEM MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
Penulis : Suminto, M.Sc.Economist, The Indonesia Economic Intelligence
Sumber/Link :
http://www.iei.or.id/publicationfiles/Pengelolaan%20APBN%20dalam%20Sistem%20Manajemen%20Keuangan%20Negara.pdf

STRATA SDM UNTUK INDUSTRI NUKLIR DI INDONESIA DENGAN PERTIMBANGAN TEKNO-EKONOMI

Judul : STRATA SDM UNTUK INDUSTRI NUKLIR DI INDONESIA DENGAN PERTIMBANGAN TEKNO-EKONOMI
Penulis : AHMAD SYAUKAT*, TJIPTA SUHAEMI**
Sumber/Link : http://jurnal.sttn-batan.ac.id/wp-content/uploads/2008/12/22_AhmadSyaukat%20237-248.pdf
Kesimpulan :
Industrialisasi memerlukan transformasidari sistem produksi kearah yang lebih efisiensehingga memerlukan waktu yang sesuaidengan pengembangan sumber daya baik SDMmaupun finansial. Tarikan pasar menyangkutkebutuhan energi juga akan mempengaruhiperkembangan industri nuklir di IndonesiaSkenario industri nuklir jangka panjangmelibatkan pembangunan PLTN dan kegiatannuklir lainnya yang dapat memberikan dalamjangka panjang jaminan suplai komponen danservis berkaitan dengan operasi PLTN maupunbarang modal untuk pemenuhan pasardomestik.Lembaga R&D menyediakan saluran danmengadaptasi teknologi untuk industri yangakan dikembangkan di dalam negeri. Pilihanpilihandan waktu pengembangan teknologisudah tentu dilaksanakan berdasarkan prioritasyang konsisten dengan strategi pengembanganprogram energi nuklir dan sumber daya, baikSDM dan finansial yang tersedia untukmengeksploitasi teknologi.Pendekatan normatif yang implisit dalamkebanyakan panduan keselamatan nuklir dariIAEA langsung atau tidak langsung diikutidalam pembangunan jenjang fungsional dankeahlian SDM. Pendekatan ini dilaksanakandan disesuaikan dengan pengalaman ataukebutuhan organisasi. Batan membina jenjangpranata nuklir yang berkaitan dengan kegiatanpengelolaan instalasi nuklir. BPPT membinajenjang perekayasa yang berkaitan denganperancangan dan pembuatan peralatan.Sedangkan Bapeten membina jenjang pengawasradiasi yang berkaitan dengan pengaturan,perizinan dan inspeksi serta supervisi pemanfaatan tenaga nuklir. PengembanganSDM dengan prosedur formal ini dapatmenghasilkan keahlian yang juga bersifat lokalapabila spesifikasi keahlian sebagai acuanpenilaian tidak cukup rinci. Kecanggihanteknologi menurut pandangan tekno-ekonomikhususnya teknometrik dapat membantumemahami karakteristik teknologi komersialserta strata keahlian bagi SDM.

Perkembangan Paradigma Pendampingan Pastoral di Indonesia

Judul : Perkembangan Paradigma Pendampingan Pastoral di Indonesia
Penulis : Phan Bien Ton
Sumber/Link : http://icdscollege.com/artikel/pastoral_diIndonesia.pdf
Kesimpulan : Makalah ini mencoba menggalikeluar perkembangan pendampinganpastoral di Indonesia danbagaimana implikasinya bagiperanan Majelis Jemaat dalampendampingan pastoral. Konseppendampingan pastoral yangmakin meluas membutuhkanMajelis Jemaat yang juga mampumenghayati perannya yangmeluas, meliputi tiga aspekpelayanan baik di dalammaupun di luar dinding-dindingGereja: aspek individual,komunitas, dan masyarakat luas.Dalam pelayanan pendampinganpastoral yang menyeluruh itu,citra sebagai pemampumerupakan citra yangdiharapkan menjadi dasaridentitas Majelis Jemaat.

ASPEK-ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA SEBAGAI INDUSTRI GAYA BARU DALAM RANGKA MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA

Judul : ASPEK-ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN
DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA SEBAGAI INDUSTRI
GAYA BARU DALAM RANGKA MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA
Penulis : Atje, Suherman, Sarinah
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaraan
Jl. Dipati Ukur 35 Bandung
Sumber/Link : http://iinnapisa.blogspot.com/2011/04/jurnal-aspek-hukum-dalam-ekonomi.html
Kesimpulan :
1. Perkembangan usaha Kepariwisataan di Provinsi daerah Tingkat I Jawa Barat
sangat besar peranannya dalam menampung tenaga kerj. Dari sekian banyak
pencari kerja, sebagian dapat disalurkan pada usaha kepariwisataan.
2. Meskipun industri pariwisata besar sekali andilnya bagi pemerintah dalam
membuka lapangan kerja, namun masih banyak kendala-kendala yang
menghambat kelancaran dunia usaha kepariwisataan baik dari masyarakat
pencari kerja maupun dari aparat pemerintah sendiri.
3. Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah telah berusaha
untuk meningkatkan sumber daya manusia baik melalui jalur pendidikan
formal maupun jalur latihan kerja.

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*

Judul : Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungandalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*
Penulis : Sulasi Rongiyati
Link/Sumber : http://www.dpr.go.id/kajian/Aspek-Hukum-Pengaturan-Tanggung-Jawab-Sosial-dan-Lingkungan-dalam-Undang-Undang-Perseroan-Terbatas-2009.pdf
Kesimpulan : Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwapenerapan Pasal 74 UU PT memiliki aspek hukum: pertama, TJSL bagi perseroanyang kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alammerupakan kewajiban hukum (legal obligation) yang tidak hanya melekat padaperseroan yang kegiatan utamanya di bidang sumber daya alam, melainkanjuga menjadi kewajiban perseroan yang bisnis intinya tidak secara langsungmenggunakan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak padafungsi kemampuan sumber daya alam. Kedua, penempatan CSR sebagaikewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biayaperseroan membawa konsekuensi pada perusahaan untuk membuatperencanaan pelaksanaan CSR dan anggaran yang dibutuhkan dalam rencanakerja tahunan agar biaya yang dikeluarkan dapat diperhitungkan sebagai PTKP.UU PT juga memberikan fleksibilitas besarnya anggaran pelaksanaan CSRberdasarkan kemampuan perusahaan dengan mempertimbangkan manfaat yangakan dituju dan resiko serta besarnya tanggung jawab yang harus ditanggungoleh perusahaan sesuai dengan kegiatan bisnisnya . Ketiga: Sanksi terhadapperseroan yang melanggar ketentuan Pasal 74 didelegasikan kepada undangundangterkait yang menaungi pengaturan bisnis perseroan. Keempat:Implementasi Pasal 74 UU PT sangat tergantung pada materi TJSL yang akandiatur dalam peraturan pemerintah sebagai pengaturan lebih lanjut dari UU PT.Sebagai perusahaan yang kegiatan utamanya di bidang sumber dayaalam,PT. RAPP telah melaksanakan TJSL sebelum diwajibkan oleh UU PT.Pelaksanaan TJSL mengacu pada kebijakan perusahaan yang tercermin darivisi dan misi perusahaan dengan membentuk satu departemen khusus yangmenangani CSR, sehingga keseluruhan program tanggung jawab sosial danlingkungan PT. RAPP sudah terencana dan dianggarkan setiap tahun sertamenitik beratkan pada program pemberdayaan masyarakat sebagai suatulayanan sumber daya dukung untuk membantu masyarakat setempatmengentaskan dirinya sendiri.

PENGARUH PERKEMBANGAN TELEMATIKA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Judul :
PENGARUH PERKEMBANGAN TELEMATIKA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Link/Sumber : http://www.pdfssearch.com/ASPEK-PERLINDUNGAN-HUKUM-DALAM-TRANSAKSI-MELALUI-MEDIA-INTERNET
Penulis : Zulkarnain Sitompul